JAKARTA, KOMPAS.com -
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mempertanyakan warga
Waduk Pluit yang tidak memiliki pekerjaan namun menolak direlokasi ke
Rumah Susun (Rusun) Marunda. Terlebih, lahan yang diduduki warga
bantaran merupakan lahan negara dan harus segera disterilkan untuk
melancarkan normalisasi Waduk Pluit yang merupakan program unggulan
Pemprov DKI.
"Jadi, kalau anda enggak punya kerjaan, tapi menolak pindah ke Marunda kan aneh. Jadi, anda di Jakarta itu mau hidup apa merampok?" tegas Basuki, di Mall Ciputra, Jakarta, Sabtu (11/5/2013).
Oleh karena itu, Basuki mengatakan, rencananya DKI tak akan lagi menerapkan uang kerohiman atau uang ganti rugi kepada para warga relokasi. DKI hanya memberikan fasilitas rusun untuk mereka.
Basuki mengatakan, warga bantaran membangun bangunan ilegal di bantaran kali, karena tidak memiliki tempat tinggal. Begitu Pemprov DKI memberikan warga tempat tinggal yang lebih layak, seperti rusun, kata Basuki, warga justru merasa seolah didzalimi karena hak mereka diambil.
"Ini haknya yang anda rampok kemarin bagaimana ceritanya mau anda tuntut? Pokoknya nanti di DKI tidak boleh lagi ada uang kerohiman. Jadi kalau relokasi dari sungai dari waduk manapun, tidak ada yang namanya ganti rugi atau ganti untung," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Selain itu, Basuki menjelaskan, Pemprov DKI tengah melakukan penghitungan biaya yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu untuk dapat menyewa rusun. Hal tersebut dilakukan supaya Pemprov DKI Jakarta memiliki patokan harga yang sesuai dengan warga yang menyewa rusun tersebut.
"Lagi kita hitung sebenarnya berapa biaya yang pantas untuk orang tidak mampu. Kalau misalnya Rp 135.000 per bulan dan dia bilang tidak mampu, tapi ternyata anggaran pulsa dia Rp 300.000 per bulan, kan enggak cocok. Makanya kita perlu survei lagi. Biar ada patokan," kata Basuki.
Pemprov DKI juga akan mengecek pekerjaan warga yang hendak menyewa rusun nantinya. Apabila warga tersebut tidak memiliki pekerjaan, maka ia akan mendorong warga untuk mengisi rusun Marunda. Karena,rencananya di kawasan itu, kata dia, akan dibangun sebuah kawasan industri seluas 170 hektar dengan kapasitas 250 pekerja.
SUMBER
"Jadi, kalau anda enggak punya kerjaan, tapi menolak pindah ke Marunda kan aneh. Jadi, anda di Jakarta itu mau hidup apa merampok?" tegas Basuki, di Mall Ciputra, Jakarta, Sabtu (11/5/2013).
Oleh karena itu, Basuki mengatakan, rencananya DKI tak akan lagi menerapkan uang kerohiman atau uang ganti rugi kepada para warga relokasi. DKI hanya memberikan fasilitas rusun untuk mereka.
Basuki mengatakan, warga bantaran membangun bangunan ilegal di bantaran kali, karena tidak memiliki tempat tinggal. Begitu Pemprov DKI memberikan warga tempat tinggal yang lebih layak, seperti rusun, kata Basuki, warga justru merasa seolah didzalimi karena hak mereka diambil.
"Ini haknya yang anda rampok kemarin bagaimana ceritanya mau anda tuntut? Pokoknya nanti di DKI tidak boleh lagi ada uang kerohiman. Jadi kalau relokasi dari sungai dari waduk manapun, tidak ada yang namanya ganti rugi atau ganti untung," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Selain itu, Basuki menjelaskan, Pemprov DKI tengah melakukan penghitungan biaya yang diperuntukkan bagi warga tidak mampu untuk dapat menyewa rusun. Hal tersebut dilakukan supaya Pemprov DKI Jakarta memiliki patokan harga yang sesuai dengan warga yang menyewa rusun tersebut.
"Lagi kita hitung sebenarnya berapa biaya yang pantas untuk orang tidak mampu. Kalau misalnya Rp 135.000 per bulan dan dia bilang tidak mampu, tapi ternyata anggaran pulsa dia Rp 300.000 per bulan, kan enggak cocok. Makanya kita perlu survei lagi. Biar ada patokan," kata Basuki.
Pemprov DKI juga akan mengecek pekerjaan warga yang hendak menyewa rusun nantinya. Apabila warga tersebut tidak memiliki pekerjaan, maka ia akan mendorong warga untuk mengisi rusun Marunda. Karena,rencananya di kawasan itu, kata dia, akan dibangun sebuah kawasan industri seluas 170 hektar dengan kapasitas 250 pekerja.
SUMBER
No comments:
Post a Comment